SURABAYA — Sigap88.net — Isu dugaan korupsi anggaran daerah kembali menjadi sorotan tajam di Jawa Timur. Di tengah maraknya kasus yang menyeret pejabat publik dan elite politik, menyatakan siap mengambil langkah lebih serius dengan membawa sejumlah temuan dugaan penyimpangan ke aparat penegak hukum.
Momentum konsolidasi pengurus pusat yang akan digelar di Kabupaten Nganjuk pada Rabu (20/5/2026) disebut bukan sekadar agenda pembentukan struktur organisasi tingkat kabupaten/kota. Forum tersebut justru diproyeksikan menjadi ruang evaluasi besar terhadap berbagai persoalan anggaran negara yang dinilai semakin rawan diselewengkan.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama antara lain pengelolaan Dana Desa, Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dana hibah, hingga penggunaan anggaran pendidikan. Gens B menilai berbagai skema anggaran tersebut selama ini kerap menjadi celah permainan oknum tertentu karena lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi.
Sekretaris Gens B, , mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan dan masukan dari sejumlah daerah di Jawa Timur yang akan dibahas secara khusus dalam forum organisasi tersebut.
“Kami tidak ingin hanya ramai bicara di publik tanpa langkah nyata. Semua laporan akan kami kaji dan rumuskan agar memiliki dasar hukum yang kuat sebelum disampaikan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, sejumlah daerah seperti Magetan, Tulungagung, Nganjuk hingga Surabaya telah masuk dalam pemetaan awal organisasi terkait dugaan persoalan anggaran yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Ia menegaskan, praktik korupsi di daerah tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik justru diduga disalahgunakan demi kepentingan kelompok tertentu.
“Kami melihat ada pola yang harus dibongkar secara serius. Ketika uang rakyat dipermainkan, maka masyarakat sipil tidak boleh diam,” tegasnya.
Selain menyiapkan laporan untuk aparat penegak hukum, Gens B juga mengklaim akan memberikan apresiasi kepada pejabat atau birokrasi yang dinilai bersih dan memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Sikap tersebut, kata dia, penting agar pengawasan publik tetap berjalan objektif dan tidak sekadar bernuansa politis.
Meski demikian, organisasi itu memastikan tidak akan memberikan ruang kompromi bagi pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri melalui anggaran negara.
Langkah Gens B ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap praktik korupsi di tingkat daerah. Di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sebagian pejabat publik, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dianggap semakin penting untuk mempersempit ruang penyimpangan anggaran dan memperkuat kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. (Vha)
