SEMARANG – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI beserta jajaran intelijen, Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati memperkuat pengawasan penegakan hukum hingga ke tingkat desa.
Menurut Agus Kliwir, pengawasan hukum tidak boleh hanya terfokus pada persoalan di tingkat kabupaten atau institusi pemerintahan.
Desa harus menjadi bagian penting dari mata rantai pengawasan, agar kedepan potensi pelanggaran dapat diketahui dan dicegah sejak awal.
“Pengawasan harus menyentuh sampai tingkat desa. Jangan sampai ada persoalan hukum yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegas Agus Kliwir, Senin (30/8/2026).
Ia menilai pengawasan berjenjang diperlukan untuk memastikan tidak muncul kesan bahwa hukum hanya tajam terhadap kelompok tertentu, sementara persoalan lain berjalan tanpa kepastian.
Agus Kliwir juga mendorong aparat penegak hukum membuka informasi secara proporsional mengenai perkara yang menjadi perhatian masyarakat, dengan tetap menghormati ketentuan hukum serta hak para pihak.
“Penegakan hukum harus memberikan kepastian, keadilan dan rasa aman kepada masyarakat. Tidak boleh ada kesan hukum berjalan berbeda karena siapa yang berhadapan dengan hukum,” lanjutnya.
SMSI berharap Kejagung, Jamintel Kejagung, Kejati dan Kejari Pati meningkatkan koordinasi, sehingga pengawasan hukum benar-benar dirasakan masyarakat dari tingkat pusat hingga desa.(red)
