MAGETAN|| SIGAP88.NET || Kekosongan jabatan definitif Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Magetan kembali menjadi sorotan publik. Setelah beberapa kali terjadi pergantian Pelaksana Tugas (Plt), hingga kini kursi pimpinan di salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis tersebut masih belum terisi secara definitif.
Ketua DPC GRIB Jaya Magetan, Ardeianov R. S. atau yang akrab disapa Novel, menilai kondisi tersebut layak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, pergantian Plt hingga tiga kali berturut-turut menunjukkan bahwa persoalan pengisian jabatan tersebut belum menemukan kepastian.
“Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan publik, mulai dari pengaturan lalu lintas, transportasi, parkir hingga aspek keselamatan jalan. Karena itu, masyarakat tentu bertanya-tanya mengapa sampai sekarang belum ada pejabat definitif yang ditetapkan,” ujar Novel.
Ia mengatakan, keberadaan Plt memang merupakan mekanisme yang sah dalam birokrasi untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Namun, apabila berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan berulang kali mengalami pergantian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap proses penataan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Novel, seorang pejabat definitif memiliki kewenangan dan legitimasi yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan strategis, melakukan evaluasi program, hingga mengambil keputusan penting yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
“Kalau terlalu lama dipimpin Plt, tentu ada kekhawatiran terkait keberlanjutan program dan efektivitas pengambilan keputusan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa dinas strategis ini dipimpin oleh figur yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugasnya,” katanya.
Novel juga mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait belum terisinya jabatan tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi akan menghindarkan munculnya spekulasi maupun asumsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menjelaskan apa kendalanya. Apakah karena proses administrasi, regulasi, atau alasan lain. Transparansi menjadi penting agar publik tidak membangun persepsi sendiri-sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GRIB Jaya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Ia berharap kepala daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kekosongan jabatan tersebut demi menjaga efektivitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Magetan.
“Ini bukan persoalan individu, tetapi menyangkut tata kelola pemerintahan. Semakin cepat ada kepastian, semakin baik bagi organisasi, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat,” pungkas Novel. (DK)
