JEPARA – Krisis air bersih mulai dirasakan ribuan warga di Kabupaten Jepara. Hingga awal September 2026, sebanyak 4.247 jiwa dari tiga desa tercatat mengalami kesulitan mendapatkan air, akibat musim kemarau.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan yang digelar Pemerintah Kabupaten Jepara di Gedung Shima, Rabu (9/9/2026).
Tiga desa yang saat ini tercatat terdampak yakni Kedungmalang, Sumberejo, dan Tunahan. Total terdapat 1.415 kepala keluarga yang membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Jepara telah menyalurkan sekitar 320 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak.
Namun, pemerintah daerah menyadari distribusi air bersih hanya menjadi solusi sementara. Apalagi kondisi cuaca diperkirakan masih kering hingga Oktober dengan curah hujan yang relatif rendah.
Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo mengatakan pemerintah harus mulai menyiapkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kalau sumber air masyarakat sudah mengering, penanganannya tidak bisa hanya dengan mengirimkan air bersih,” kata Witiarso kepada wartawan
Menurutnya, wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pembangunan sarana penyediaan air.
Pemkab Jepara kemudian meminta BPBD dan perangkat daerah terkait memetakan wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi.
Pemetaan itu akan digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi.
Langkah tersebut menjadi penting karena Jepara memiliki tingkat risiko kekeringan yang tergolong tinggi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2025, indeks risiko kekeringan Jepara berada di angka 20,79.
Untuk mendukung penanganan jangka panjang, Pemkab Jepara telah mengalokasikan anggaran Rp4,2 miliar dalam APBD 2027.
Selain anggaran pemerintah, dukungan perusahaan melalui CSR juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih warga.
Di sisi lain, Bupati Jepara, Witiarso meminta masyarakat ikut menjaga sarana air yang nantinya dibangun pemerintah.
Pengelolaan fasilitas dapat dilakukan melalui SPAM Desa maupun PDAM sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Pemkab Jepara juga mulai mempersiapkan daerah menghadapi perubahan musim. Perangkat daerah diminta mengecek kesiapan infrastruktur dan lingkungan menjelang masuknya musim penghujan
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya potensi bencana lain, saat peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan”, pungkasnya.(@Gus Kliwir)
