Magetan – Sigap88.net – Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Magetan tahun 2027 yang digelar di Pendopo Surya Graha, Kamis (26/03/2026), menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tidak masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran sejumlah pihak, terutama pelaku usaha pariwisata dan aktivis daerah, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi memperburuk kondisi sektor wisata yang saat ini tengah mengalami penurunan.
Aktivis Magetan, Widyastuti, menilai pemerintah daerah seharusnya menjadikan sektor pariwisata sebagai fokus utama, terlebih ketika jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan tren menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, penurunan jumlah pengunjung dan lama tinggal wisatawan di kawasan Telaga Sarangan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis.
“Kalau melihat data jumlah pengunjung yang menurun, seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah. Jika bicara infrastruktur ekonomi, penurunan wisatawan dan lama tinggal di Sarangan harus ada solusinya. Pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran dalam hal ini pemerintah harus menghadirkan solusi,” tegas Widya.
Ia juga menyoroti potensi wisata desa yang dinilai belum tergarap secara maksimal. Padahal, menurutnya, pengembangan wisata desa dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Pariwisata desa sama sekali tidak disentuh. Padahal potensi wisata desa bisa mendongkrak UMKM dan ekonomi kreatif. Orang datang ke Magetan karena ada sesuatu yang dinikmati, yaitu destinasi wisata. Tapi justru sektor ini tidak masuk program prioritas,” tambahnya.
Kritik serupa juga disampaikan Sekjen PHRI Magetan, Bunda Nissan. Ia menilai kawasan wisata unggulan Telaga Sarangan membutuhkan inovasi baru agar tetap kompetitif di tengah persaingan destinasi wisata daerah lain.
Menurutnya, stagnasi inovasi menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir.
“Permasalahan Sarangan bukan hanya infrastruktur, tetapi tidak ada program pengembangan yang jelas. Apalagi sekarang Sarangan tidak masuk dalam RKPD 2027. Ini tentu menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha pariwisata,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah inovasi seperti penerapan sistem tiket digital (e-ticketing), penambahan wahana wisata, hingga atraksi baru perlu segera diwujudkan guna meningkatkan daya tarik wisata.
“Kalau daerah lain bisa menghadirkan inovasi seperti air mancur atau atraksi baru, kenapa Sarangan tidak bisa. Sarangan harus ada perubahan, harus ada inovasi agar pengunjung tidak bosan,” tambahnya.
Selain itu, Bunda Nissan juga menyoroti persoalan klasik seperti praktik “getok harga” yang dinilai masih terjadi dan belum ditangani secara tegas oleh pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak pada citra wisata Sarangan.
“Seharusnya pemerintah hadir memberi tindakan tegas. Misalnya, jika ada pelaku yang terbukti melakukan getok harga, bisa diberikan sanksi seperti dilarang berjualan selama tiga bulan agar ada efek jera. Selama ini yang terjadi hanya pembiaran dan selalu berulang,” keluhnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sektor perhotelan di kawasan Sarangan juga mengalami penurunan signifikan pada momentum Lebaran tahun ini. Tingkat okupansi hotel yang biasanya meningkat sejak H-1 hingga H+2, justru mengalami penurunan.
“Biasanya H-1 sampai H+2 sudah ramai, tapi tahun ini justru sepi. Hotel baru penuh di H+3 dan H+4, setelah itu kembali kosong. Sementara biaya operasional tetap berjalan dan tidak tertutupi. Pemerintah selama ini tidak pernah hadir memberi solusi,” ungkapnya.
Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan juga menunjukkan tren penurunan jumlah wisatawan pada Lebaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Hari H Idul Fitri 2026, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 3.038 orang, turun dari 3.268 orang pada 2025. Sementara pada H+1, jumlah wisatawan tercatat 9.512 orang, lebih rendah dibandingkan 11.004 orang pada periode yang sama tahun lalu.
Dengan kondisi tersebut, tidak masuknya sektor pariwisata dalam prioritas RKPD 2027 dinilai menjadi sinyal kurangnya perhatian terhadap sektor yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar sektor pariwisata Magetan tidak semakin tertinggal dan berdampak pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut. (DK)
