NEWS  

Wartawan Bukan Konten Kreator, Ini Kata Agus Kliwir

JAKARTA – Kebebasan pers kembali menjadi perhatian di tengah maraknya aktivitas penyebaran informasi melalui media sosial.

Perbedaan antara profesi wartawan dan konten kreator dinilai harus dipahami secara serius, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkan tanggung jawab maupun perlindungan hukum.

Agus Kliwir, Direktur Utama PT MNS Grub Pers, CEO PT SMGC sekaligus Ketua Umum Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI) menegaskan bahwa wartawan dan konten kreator memiliki kedudukan serta tanggung jawab yang berbeda.

Menurutnya, wartawan menjalankan fungsi jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, mengolah hingga menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Aktivitas tersebut memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Sementara konten kreator mempunyai ruang aktivitas lebih luas, mulai dari hiburan, opini, promosi hingga penyampaian informasi.

Namun, aktivitas mengunggah informasi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai wartawan.
Agus Kliwir menyoroti persoalan yang lebih mendasar

Yakni ketika produk jurnalistik yang berisi kritik dan dugaan penyimpangan kepentingan publik justru berhadapan dengan ancaman pelaporan pidana.

“Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru dibuat takut, ketika mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya, Kamis (19/11/26).

Ia mengingatkan bahwa Pasal 8 UU Pers memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menjadi bagian penting dalam penguatan mekanisme perlindungan kerja jurnalistik.

Menurut Agus Kliwir, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik harus memperhatikan mekanisme pers, termasuk hak jawab, hak koreksi dan penilaian dugaan pelanggaran kode etik melalui Dewan Pers sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, perlindungan pers bukan berarti wartawan kebal hukum. Akurasi, verifikasi, keberimbangan dan kepatuhan terhadap kode etik tetap menjadi kewajiban.

“Pers harus berani mengawasi kekuasaan, tetapi juga harus profesional dan jangan mencampuradukkan kritik jurnalistik dengan tindakan yang memang memenuhi unsur tindak pidana,” ujarnya.

Demokrasi membutuhkan pers yang independen dan masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi.

Jika kritik terhadap persoalan publik terus dibayangi ketakutan, fungsi kontrol sosial berpotensi kehilangan ruangnya.(red)

error: Content is protected !!