PATI – Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak boleh hanya menjadi perhatian, ketika konflik sudah terjadi.
Lemahnya komunikasi, minimnya kepedulian, dan lambannya respons terhadap persoalan sosial justru berpotensi menjadi pintu masuk munculnya gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi antara Agus Kliwir, Direktur Utama PT MNS Grub Pers, CEO PT SMGC sekaligus Ketua Umum Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI)
Dias Ardian Purnomo, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Pati, dan Kasat Intelkam Polresta Pati, Kompol Suroyoto, S.H., M.M, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ketiganya membahas pentingnya membangun sistem komunikasi dan koordinasi lintas elemen untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah Kabupaten Pati.
Namun, satu hal yang menjadi sorotan adalah jangan sampai sinergitas hanya ramai dalam pernyataan, tetapi minim pelaksanaan di lapangan.
Agus Kliwir menambahkan, menjaga kamtibmas tidak cukup dengan imbauan, pertemuan, maupun kegiatan seremonial.
Dibutuhkan kepedulian nyata, keberanian menyampaikan persoalan, serta keseriusan semua pihak dalam mencari solusi sebelum masalah berkembang menjadi konflik.
Menurutnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, umaro, LSM, organisasi kemasyarakatan (ormas), Karang Taruna hingga insan pers harus mengambil peran aktif.
Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi persoalan sendiri, sementara komunikasi antarlembaga baru dibangun setelah situasi memburuk.
“Jangan menunggu persoalan membesar baru semua pihak bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini.
Kalau komunikasi berjalan baik dan semua elemen memiliki kepedulian, banyak potensi konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum berkembang,” tegas Agus Kliwir.
Ia juga mengingatkan bahwa media massa tidak boleh kehilangan fungsi kritisnya. Pers bukan sekadar menjadi penyampai kegiatan pejabat atau lembaga
Melainkan harus tetap menjadi pengawas sosial, menyuarakan aspirasi masyarakat, mengungkap persoalan publik secara proporsional, serta menjaga independensi melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab.
Kami menilai, kritik terhadap persoalan sosial maupun pelayanan publik, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap kondusivitas daerah.
Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta merupakan bagian dari upaya memperbaiki keadaan.
“Di sisi lain, tokoh agama, ulama, organisasi sosial, dan pemuda diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah maupun kepolisian.
Keterbukaan menerima keluhan warga menjadi salah satu kunci, agar kedepan persoalan tidak berkembang menjadi ketegangan sosial.
Diskusi ini bersama jajaran kepolisian tersebut, menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya soal penindakan hukum, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik
Keadilan, kepedulian, dan kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.Agus Kliwir menegaskan, kondusivitas Kabupaten Pati tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terus diulang.
Harus ada bukti, keberanian mengevaluasi kelemahan, dan tindakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, keberhasilan menjaga keamanan bukan diukur dari seberapa sering sinergitas digaungkan, melainkan dari seberapa cepat persoalan diselesaikan dan seberapa besar masyarakat benar-benar merasa aman”, pungkasnya.(red)
