SIMEULUE, NET88.CO – Sejumlah wartawan di Simeulue mendatangi kantor Media Center Diskominsa Simeulue yang berada di kompleks rumah Dinas pemda Simeulue di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur pada hari Rabu (29/03/2023)
Kedatangan sejumlah wartawan tersebut untuk melakukan upaya konfirmasih terhadap dana Pokok Pikiran ( Pokir) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta Perubahan (APBK-P) tahun anggaran 2022 milik beberapa anggota DPRK Simeulue yang di titipkan pada dinas Kominsa Kabupaten Simeulue
Anggaran pokir sejumlah anggota DPRK Simeulue yang di titipkan di Dinas Kominsa tersebut untuk anggaran media yang ada di Simeulue seperti Publikasi dan iklan, Namun kenyataannya yang mendapatkan anggaran pokir tersebut dari Kominsa hanya tiga media tertentu saja.
Sementara untuk akumulasi keseluruhan anggaran pokir tersebut yang di terima tiga media ini senilai Rp. 596.500.000, nilai rupiah tersebut Sesuai SPM dari Dinas Kominsa Kabupaten setempat
Untuk menanggapi hal tersebut sejumlah wartawan pada hari Selasa (28/03/2023) mencoba mengkonfirmasi Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi mengatakan, Anggaran pokir untuk media hanya beberapa anggota DPRK saja kemudian tempat pertama penganggaran nya di Seketariat DPRK dan di usulkan dalam pengelolaan media dan Publikasi yang kita masukkan kedalam DPA Seketariat DPR
“Ternyata se iring waktu ketika proses penganggaran dilakukan nampaknya agak tidak singkron bila kegiatan tersebut di titipkan di Seketariat dan kemudian kita usulkan pembiayaan tersebut dikelola oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Telematika ( Infokom) Kabupaten Simeulue” Ungkap Ketua DPRK Simeulue pada hari Rabu (29/03/2023) mewakili dari sejumlah anggota DPRK yang menitipkan Pokirnya di Dinas Kominsa Kabupaten Simeulue
Lebih lanjutnya Irwan Suharmi mengatakan, Peruntukan itu jelas kalau saya tidak salah ada beberapa Dinas konsentrasinya pembiayaan kegiatan media tersebut, Jadi sebenarnya kelir tidak ada yang bahasanya yang di abaikan teman-teman media kemudian pihaknya secara teknis sudah kelir bahwa yang melaksanakan itu di Kominsa
“Kalau teknik lebih lanjutnya kami kurang paham karena yang melaksanakan kegiatan tersebut di Dinas Kominsa, Memang awalnya kalau saya tidak salah pengusulannya di Seketariat DPR karena ini tugas dan fungsinya Infokom itu sebagai pelaksana media dan komunikasi makanya pokir tersebut kami giring pengelolaannya ke Kominsa” ujarnya
Menurutnya Irwan Suharmi, Sebenarnya sudah kelir peruntukan kemudian ada persoalan teknisnya siapa yang mengelola dan berapa nominal yang di kelola yang mengetahui semuanya itu di Dinas Kominsa,
“Kalau minsalnya ada peruntukan untuk dinas mala saya sebenarnya melihat global DPR hanya mengusulkan kemudian terkait dengan peruntukan pemberitaannya tidak hanya di DPR saja seluruh komponen pemerintah baik itu kegiatan pemerintah atau Dinas SKPK terkait DPR imput disitu semua pembiayaan” imbuhnya
Sementara itu Kadis Kominsa Kabupaten Simeulue Misrahuddin mengatakan, Kalau terkait masalah pokir tersebut yang mempunyai Dana pokir tentu DPRK kemana DPRK itu menitipkan terserah sama dia mau kedinas ini mau kedinas itu tidak jadi masalah kemudian dari DPRK ada menitipkan Dana pokir di Kominsa untuk media
“Tentu kalau ada Dana yang di titipkan di Dinas seperti pokir ini di titipkan di Dinas Kominsa kami tidak menolak sejauh dana itu untuk apa, Beberapa anggota DPRK Simeulue ada menitipkan Dana pokirnya di Dinas ini untuk publikasi atau untuk media” Kata Misrahuddin saat di temui sejumlah wartawan di Kantor Media Center atau di Kantor Kominsa Kabupaten Simeulue pada Rabu (30/03/2023)
Misrahuddin mengatakan, Terkait masalah untuk siapa Dinas hanya menerima kemudian telah di sampaikan kepada kita bahwa ada tiga media yang untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan pokir ini. Selain itu tiga media yang di tunjuk tersebut terlebih dahulu pihaknya telah melakukan verifikasi dokumen, namun setelah dilihat dokumen tiga perusahaan media ini telah sesuai dan lengkap
“Kita pikir tiga media tersebut sudah lengkap dan sesuai kejurnalistiknya, Saya hanya badan pelaksana dan tidak bisa terlalu mengintervensi karena ini bukan APBK murni kalau APBK murni itu kewenangan saya**
