Opini : Jalanan Desa Rusak, Pemda Banyuwangi Tak Peka

Banyuwangi, SIGAP88.NET – Jalan rusak merupakan salah satu masalah infrastruktur yang sering ditemukan di banyak daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Jalan rusak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga memberikan dampak negatif pada kendaraan yang melintas.

Jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas, transportasi, dan mobilitas masyarakat serta meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Namun, terkadang kita sering menjumpai jalan yang rusak, berlubang, berbahaya, dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Jalan Pedesaan rusak menjadi perhatian bersama bagi masyarakat desa Kandangan dan Sarongan.

Terlebih jalanan dengan Panjang kurang lebih 25 KM, dari Jalan Gunung Gamping hingga jalan memasuki desa Kandangan dan desa Sarongan berlubang dan tergenang air jika hujan.

Jalanan rusak parah tersebut dapat mengakibatkan mobilitas masyarakat terganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakan.

Tak sedikit masyarakat yang mengeluh karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi seharusnya memberikan tugas dan arahan kepada Dinas PU, tentunya sebagai dinas yang memiliki tanggung jawab dalam perbaikan jalan juga harus mampu melihat setiap sudut jalanan di Kabupaten Banyuwangi yang rusak.

Pemerintah Banyuwangi Tak Peduli?
Muncul pertanyaan dari masyarakat setempat, bahwa pemerintah Banyuwangi tidak peduli dengan rusaknya jalan di sepanjang desa sumberbopong hingga desa Kandangan/Sarongan, kerusakan jalanan seakan dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian dari Bupati Banyuwangi.

BACA JUGA :  Jajaran Polsek Tenggarang Grebek Judi Sabung Ayam di Desa Sumber Salam

Jalan tersebut sangat penting mengingat akses menuju dearah wisata Muara Mbaduk hingga Teluk Hijau, dimana wisata tersebut menjadi pemasukan perekonomian bagi masyarakat setempat. Bahkan untuk akses pekerja perkebunan dan juga akses untuk menuju Kecamatan Pesanggaran.

Pemerintah Banyuwangi khususnya Bupati Banyuwangi Ibu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dengan kacamata kepedulian dan kepekaan harus mampu melihat infrasuktur penunjang perekonomian masyarakat desa.

Sangat dirasa penting Bupati Banyuwangi dan dinas terkait memikirkan perbaikan jalan. Tidak hanya memamerkan keindahan pantai dan duduk sembari menikmati es kelapa, Bupati Banyuwangi juga harus memperlihatkan perbaikan infrastruktur jalan yang kemudian bisa dipamerkan di Instagramnya. Hal itu bisa menjadi bukti bahwa Bupati Banyuwangi peduli dengan masyarakat desa Kandangan dan Sarongan.

Peraturan Perbaikan Jalan Pedesaan
Penting diketahui wewenang penyelenggaraan perbaikan jalan di pedesaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, hal itu teramat jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan mengatur tentang wewenang penyelenggaraan jalan yang ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BACA JUGA :  Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi Hadiri Kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Aceh Tahun 2024

Ayat 1 menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, ayat 2 menjelaskan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Selain itu, pada ayat ke-4, peraturan ini juga mengatur bahwa wewenang penyelenggaraan jalan mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional, sedangkan pada pasal 5, peraturan ini juga memuat jenis-jenis jalan yang diatur, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Dalam keseluruhan, peraturan ini memberikan jelas tentang wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan jenis-jenis jalan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengaturan, pembangunan, dan pengawasan jalan dilakukan secara efektif dan terencana dengan memperhatikan kebijakan nasional.

Pemerintah Banyuwangi memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perbaikan jalan disetiap wilayah di Kabupaten Banyuwangi, tanpa terkecuali karena perbaikan jalan adalah tanggung jawab selama menjabat sebagai pemerintah daerah, lebih lanjut terdapat Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ berbunyi, “Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera, dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

BACA JUGA :  Pencapaian Membanggakan, UNUJA Paiton Probolinggo Kembali Tambah 3 Jurnal Terakreditasi

Artinya jika pemerintah Daerah Banyuwangi tidak segera memperbaiki jalan rusak dan dapat mengakibatkan kecelakan maka secara hukum melanggar dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Besar harapan, Bupati Banyuwangi segera menindak lanjuti kerusakan jalan dan segera memperbaikin jalanan dari wilayah sumberagung hingga desa Kandangan-Sarongan. Pembangunan jalan juga harus diawasi dan dipantau hingga tuntas, jangan sampai hanya menjadi sebatas menyenangkan dan menenangkan hati masyarakat.

Penulis :

Nama : Dwi Purnomo

2020 : Lulusan Sarjana Pendidikan Agama Buddha
: Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangeran Banten
Saat Ini : Menempuh Pendidikan Pascasarjana di Universitas Pakuan Bogor
: Jurusan Adminisitrasi Pendidikan

Alamat : Ds krajan desa Kandangan Rt 03 Rw 03 kec pesanggaran Banyuwangi

No Hp : 085 331 383 980 Instagram : @dwikpoe
Email : Dwikpoernomo111@gmail.com