Opini : Benarkah,,,! BUMD PT. Bogem Sengaja Ditelantarkan,,,,?

Bondowoso, SIGAP88.NET – Good Goverment merupakan upaya mewujudkan pemerintah bersih dan bebas dari KKN juga membangun kinerja yang baik sesuai amanah undang – undang dan peraturan – peraturan didalam pemerintahan itu sendiri.

Tidak lepas dengan Pemerintahan Daerah Bondowoso di dalam upayanya mewujudkan Good Goverment bukan hanya menjadi simbolis dan sekedar semboyan saja namun harus direalisasikan serta diaplikasikan dalam menjalankan sistem pemerintahannya, dimana implementasinya tentunya di awasi oleh masyarakat langsung baik SKPD maupun BUMD serta PERUMDA & BLUD yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso.

Berbeda dengan pernyataan Benediktus Distivianto atau yang akrab dipanggil Om Ben selaku Ketua DPC JPKP Nasional Bondowoso yang menggantikan Mohammad Agam Hafidiyanto,SH, selaku ketua JPKPN yang mengakhiri masa jabatannya pada akhir Juli 2023.

BACA JUGA :  LBH-MS Lakukan Audensi di Gedung DPRD Situbondo

Om Ben menyampaikan kepada awak media SIGAP88, Rabu (13/07) terkait masalah yang ada pada PT Bogem yang merupakan BUMD di Pemerintahan Bondowoso hingga saat ini dapat dikatakan tidak nampak usaha usaha yang dilakukan oleh pejabat berwenang melakukan perbaikan terhadap masalah yang terjadi pada PT. BOGEM dan seakan ada indikasi diterlantarkan.

Dalam rentang waktu permasalahan PT BOGEM hingga sekarang, sejak tahun 2020 , Om Ben menjelaskan, “Menurut saya, apabila direksi dan komisaris tidak pernah melakukan RUPS reguler yang wajib dilaksanakan tiap tahun maka Bupati selaku Pemegang Saham sesuai undang – undang nomor 40 tahun 2007, seharusnya dapat memaksa Pengurus PT BOGEM untuk melakukan RUPS reguler sebagai pertanggungjawaban pengurus PT BOGEM yang telah dipilih dan diangkat melalui proses rekruitmen,”

BACA JUGA :  Kapolda Kalsel Serahkan 10 Unit Rumah ke Warga

“Dan Sekda selaku Pejabat Strategis yang melakukan pembinaan kepada BUMD, melalui pejabat teknis terkait pembinaan dan pengawasan juga seharusnya dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2017 pasal 132, 133 dan 134,” jelasnya.

Lebih lanjut Om Ben mengatakan, “Saya tidak tahu apakah tahun buku 2022 telah dilakukan RUPS reguler di tahun 2023 yang memiliki batas waktu akhir juni Tahun 2023 dan tentunya akan dilaporkan pada LKPJ Tahun 2022,”

“Jika memang benar bahwa PT BOGEM tidak pernah melakukan RUPS reguler yang merupakan pertanggung jawaban direksi atau pengurus setiap tahun maka bisa dikatakan kegiatan operasional PT BOGEM tidak dibawah kendali pembinaan dan pengawasan atau pendek kata PATUT DIDUGA ada Pembiaran yang mengarah kepada Penyalahgunaan Wewenang,”

BACA JUGA :  Lapas Pamekasan dan BNNK Sumenep Perkuat Sinergitas, Cegah Peredaran Narkoba

“Dalam Kesempatan ini, saya selaku Ketua DPC JPKPN Bondowoso, mendesak pihak – pihak terkait untuk segera memeriksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum – oknum yang telah melakukan pembiaran tersebut”, tegasnya.

Senada disampaikan oleh Mohammad Agam saat di hubungi awak media melalui telepon, menurutnya, “Apabila benar – benar terjadi adanya pembiaran yang berpotensi pada Penyalahgunaan wewenang, saya selaku Sekertaris DPD JPKPN Jawa Timur meminta kepada Ketua DPC JPKPN Bondowoso untuk segera melayangkan laporan beserta bukti – bukti yang ada kepada aparat penegak hukum dan instansi – instansi yang terkait,” ujarnya.

Penulis : Juned