Berita  

Opini : Benarkah Ada Kesan Arogansi Kekuasaan Pejabat Pemkab Bondowoso Dalam Menjalankan Tugasnya..?

Bondowoso, SIGAP88.NET – Penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan termasuk di atur juga sebagaimana pada
UU no 30 tahun 2014 dimana Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BACA JUGA :  Walikota Pangkalpinang Memperingati Hari Guru Nasional 2022

Hal ini disikapi oleh Benny selaku Ketua DPC JPKPN Bondowoso setelah melayangkan surat kepada instansi pemerintah Bondowoso yang tidak merespon ataupun membalas secara resmi surat surat yang dilayangkan.

” Sebagai Penyelenggara yang menjadi pelayan publik dengan tidak membalas surat dari organisasi ataupun lembaga, terkesan ada indikasi ketidaktransparan dan indikasi tersebut memberikan contoh tidak mendidik kepada masyarakat dengan tidak menanggapi surat dari masyarakat. Apakah ini bentuk dari arogansi kekuasaan ? ” ungkap Benny

BACA JUGA :  Tradisi Pelepasan Letkol Inf Rinto Wijaya Sebagai warga Yonif 514 Dengan Penuh Suka Cita

Melihat indikasi tersebut, Benny melayangkan surat kepada bupati terkait jajarannya yang dianggap tidak melayani apa yang menjadi hak masyarakat dan merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan. ” Apa yang saya layangkan adalah berisi kepatutan dan permintaan resmi yang sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku”, singkatnya. (14/08).

BACA JUGA :  Komunitas Motor Trail Lintas Komunitas Bantu Pembangunan Dua Masjid

Menurutnya, tidak sampai disini saja, Benny juga akan segera berkirim surat ke DPRD tanpa mengungkapkan materinya saat ditanyakan awak media terkait surat tersebut.

Red